Selasa, 28 April 2009

A. PENGERTIAN DAN HAKEKAT HAM.

A. PENGERTIAN DAN HAKEKAT HAM.

a. Pengertian HAM

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia dari sifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus di hormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat dan negara.

b. Hakekat HAM

Merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, begitu juga upaya dalam menghormati melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu pemerintah (Aparatur Pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara

B. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM

Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari :

a. Magna Charta.

b. The American Declaration.

c. The French Declaration.

d. The Four Freedom.

Perkembangan pemikiran HAM dibagi dalam empat generasi :

Generasi pertama : pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik, fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.

Generasi kedua : pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yudiritas melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Generasi ketiga : keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai agaknya pepatah kuno “Justice Delayed, Justice Deny” tetap berlaku untuk kita semua.

Generasi keempat : pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut “Declaration of The Basic Duties of Asia People And Government”. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan.

C. PERKEMBANGAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Perkembangan penegakan HAM di Indonesia rasanya semakin baik. Ini didorong pertumbuhan pemahaman HAM secara internasional. Dulu, penegakan HAM itu lebih bersifat soft law. Tetapi, perkembangan di dunia internasional kini justru mengarah menjadi hard law.

Di tingkat dunia nanti, akan dibentuk International Criminal of Court. Bila ada lembaga ini, salah satu kejahatan yang akan diadili, adalah pelanggaran HAM. Yang perlu di khawatirkan adalah, nanti seseorang yang langsung melanggar HAM di Indonesia, keluar negeri bisa ditangkap dan diadili di peradilan kriminal internasional itu.

Jadi sekalipun lambat, tetapi secara terencana kita harus mulai meratifikasi konvensi mengenai HAM. Kalau konvensi internasional itu diratifikasi memang akan muncul persoalan mengenai kedaulatan negara kita. Seorang anggota Komisi HAM PBB pun bisa masuk ke Indonesia dan melakukan investigasi. Namun ini bukan alasan bagi kita, untuk tidak segera meratifikasi konvensi PBB.

Yang perlu segera diratifikasi, adalah konvensi yang menyangkut hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Konvensi yang menyangkut sipil dan politik baru berikutnya, karena kita harus siap lebih dahulu, sehingga kedaulatan kita tidak dilanggar. Apabila kita belum siap dan sudah meratifikasi konvensi itu nanti bisa malu.

Menurut Prof Dr Muladi mau diakui atau tidak, kinerja Komnas HAM selama ini banyak menyelamatkan muka diplomat kita di luar negeri. Artinya, banyak membantu diplomasi, menciptakan image yang positif. Sebab sering kali berita yang dilansir media luar negeri, banyak didramatisir serta menyudutkan Indonesia dalam masalah penghormatan HAM.

Di samping itu, Komnas HAM sungguh berusaha menyebarluaskan wawasan tentang HAM, melakukan pemantauan, pendidikan HAM, serta melakukan hubungan luar negeri. Dengan demikian, kita telah memiliki suatu lembaga yang betul-betul obyektif untuk menilai masalah HAM ini. Komnas HAM juga telah mendorong semua orang, baik sipil atau ABRI kini mulai bicara tentang HAM. Soal pelanggaran HAM di mana-mana memang tetap terjadi. Namun yang sungguh diharapkan, adalah rencana aksi nasional tentang HAM yang disebut sebagai “the nation plan of action” perlu segera dirumuskan. Ini penting, antara lain mengenai rencana pembentukan Tap MPR tentang HAM, yang merupakan ketetapan MPR non Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

D. BENTUK-BENTUK HAM.

HAM menurut Prof. Bagir Manan terbagi pada beberpa kategori yaitu: hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat dimuka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.

Sedangkan Prof. Baharudin Lopa mambagi HAM menjadi beberapa jenis yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil atau produk ilmu, hak tahan dan narapidana.

Dalam Deklarasi Universal tentang HAM (Universan Declaration of Human Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak Asasi Manusia terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subtistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak personal, hak legal, hak sipil dan politik yang terdapat dalam pasal 3 – 21 dalam DUHAM tersebut memuat:

1. hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;

2. hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;

3. hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berprikemanusiaan maupun merendahkan derajat kemanusiaan;

4. hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi;

5. hak untuk pengakuan hukum secara efektif;

6. hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang s ewenag-wenang;

7. hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;

8. hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;

9. hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat;

10. hak bebas dari serangan terhadap kehorkehormatan dan nama baik;

11. hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;

12. hak bergerak;

13. hak memperoleh suaka;

14. hak atas suatu kebangsaan;

15. hak untuk menikah dan membentuk keluarga;

16. hak untuk mempunyai hak milik;

17. hak bebas berpikir, dan berkesadaran dan beragama;

18. hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;

19. hak untuk berhimpun dan berserikat;

20. hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan pada pernyataan DUHAM menyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. hak atas jaminan sosial;

2. hak untuk bekerja;

3. hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;

4. hak untuk bergabung dalam serikat-serikat buruh;

5. hak atas istirahat dan waktu senggang;

6. hak atas standar hidup yang pantas dibidang kesehatan dan kesejahteraan;

7. hak atas pendidikan;

8. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.

Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I – IV UUD1945) memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak :

1. hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat;

2. hak kedudukan yang sama di dalam hukum;

3. hak kebebasan berkumpul;

4. hak kebebasan beragama;

5. hak penghidupan yang layak;

6. hak kebebasan berserikart;

7. hak memperoleh pengajaran atau pendidikan;

Selanjutnya secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam undang UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:

1. hak untuk hidup;

2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

3. hak mengembangkan diri;

4. hak memperoleh keadilan;

5. hak atas kebebasan pribadi;

6. hak atas rasa aman;

7. hak atas kesejahteraan;

8. hak urut turut serta dalam pemerintahan;

9. hak wanita;

10. hak anak.

E. NILAI-NILAI HAM: UNIVERSAL DAN PARTIKULAR.

Perdebatan tentang nilai-nilai HAM apakah universal (artinya nilai-nilai HAM berlaku umum di semua negara) atau partikular (artinya nilai-nilai ham sangat konstekstual yaitu mempunyai kekhususan dan tidak berlaku untuk setiap negara karena ada keterikatan dengan nilai-nilai kultural yang tumbuh dan berkembang pada suatu negara) terus berlanjut. Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, adatiga teori yang dapat dijadikan kerangka analisis yaitu teori realitas (realistic theory), teori relativisme kultural (cultural relativision theory) dan teori radikal universalisme (radical universalism).

Teori realitas mendasari pendangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan self interest dan egoisme dalam bertindak anarkis. Dalam situasi anarkis, seseorang mementingkan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan chaos dan tindakan tidak manusiawi diantara individu dalam memperjuangkan egoisme dan self interest-nya. Dengan demikian, dalam situasi anarkis prinsip universalitas moral yang dimiliki setiap individu tidak dapat berlaku dan berfungsi. Untukmengatasi situasi demikian negara harus mengambil tindakan berdasarkan power dan security yang dimiliki dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan keharmonisan sosial dibenarkan. Tindakan yang dilakukan negara yang seperti diatas tidak termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran HAM oleh negara.

Sementara itu teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular (khusus). Halini berarti bahwa nilai-nlai moral HAM bersifat lokaldan spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara.dalamkaitanya dengan penegakan HAM, menurut teori ini ada tiga modelpenerapan HAM yaitu:

1. penerapan HAM yang lebih menekankan pada haksipil, hak politik, dan hak kepemilikan pribadi;

2. penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak ekonomi dan sosial;

3. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri (self administration) dan pembangunan ekonomi.

Model pertama banyak dilakukan oleh negara-negara yang tergolong dunia maju, model kedua banyak diterapkan di dunia berkembang untuk model ketiga banyak dite rapkan di dunia terbelakang. Selanjutnya, teori radikal universalitas berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah be rsifat universal dan tidak sejarah suatu negara. Kelompok radikal universal menganggap bahwa ada satu paket pemahaman mengenai HAM bahwa nilai-nilai HAM berlaku sama di semua tempat dan disembarang waktu serta dapat diterapkan pada masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda. Dengan demikian pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM berlakuk sama dan universal bagi semua negara dan bangsa.

Dalam kaitan dengan ketiga teori tentang nilai-nilai HAM itu ada dua arus pemikiran atau pandangan yang saling tarik menarik dalam melihat relativitas nilai-nilai HAM yaitu strong relativist dan weak relativist. Strong relativist beranggapan bahwa nilai HAM dan nilai-nilai HAM lokal (partikular) dan nilai-nilai HAM yang universal. Sementara Weak relativist memberi penekanan bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal dan sulit untuk dimodifikasi berdasarkan pertimbangan budaya tertentu. Berdasarkan pandangan ini nampak tidak adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM lokal melainkan hanya mengakui adanya nilai-nilai HAM universal.

F. HAM DALAM PRESPEKTIF ISLAM.

Islam sebagai sebuah agama dengan ajaranya yang universal dan komprehensif meliputi akidah, ibadah, dan mu,amalat, yang masing-masing memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah; dengan memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Kesemua dimensi ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari’at dan fikih itulah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM). Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali.

Menurut Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT, kepada setiap manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi tidak boleh diubah atau dimodifikasi Abu A’la al-Maududi, 1998). Dalam Islam terdapat dua konsep hak, yakni hak manusia (haq al Insan) dan hal Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia hak manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya, shalat. Manusia tidak perlu campur tangan untuk memaksakan seseorang mau shalat atau tidak, karena shalat merupakan hak Allah, maka tidak ada kekuatan duniawi apakah itu negara, organisasi ataupun teman yang berhak mendesak seseorang untuk melakukan shalat. Shalat merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah. Meskipun demikian dalam shalat itu ada hak individu manusia yaitu berbuat kedamaian antar sesamanya.

HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana dalam HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran agama yang lainya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Sebagai mana dikemukakan oleh Maududi bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam piagam Magna Charta tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu, juga diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran barat. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat manusia. Tonggak sejarah kepemihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendeklarasian Piagam Madinah yng dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (Cairo Declaration)

Dalam piagam Madinah paling tidak ada dua jaran pokok yaitu: semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa dan hubungan antar komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip:

a. berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga;

b. saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;

c. membela meraka yang teraniaya;

d. saling menasehati;

e. menghormati kebebasan beragama.

Dilihat dari tingkatnya, ada tiga bentuk hak asasi manusia dalam Islam.pertama, hak daruri (hak dasar).sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara,tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan nhilang harkat kemanusiaanya. Kedua, hak sekunder (hajy), yaitu hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya , hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangya hak hidup. Ketiga hak tersier (tahsiny) yakni hak yang tingkatanya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

G. PELANGGARAN DAN PENGADILAN HAM.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan , atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM). Pelanggaran ham dikelompokkan pada dua bentuk yaitu: pelanggaran HAM berat dan pelanggaran ham ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan (UU. No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari bentuk pelanggaran HAM berat.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota- anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secayra fisik baik seluruh atau sebagianya. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok-kelompok tertentu ke kelompok yang lain (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).

Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut di tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar(asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh hanya ditujukan kepada aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh bukan aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia tersebut dilakukan melalui proses peradilan hak asasi manusia mulai dari penyelidikan, penuntutan dan persidangan terhadap pelangaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan kusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori berat seperti genocida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan ungkapan lain asas retrokatif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-Undang ini mengatur pula tentang pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkanya Undang-Undang ini. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden dan berada dilingkungan pengadilan umum.

Disamping adanya pengadilan HAM ad hoc, Undang-Undang ini menyebutkan juga keberadaan komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ketetapan MPR-RI No.V /MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan Nasional. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan Undang-Undang sebagai lembaga ekstra-yudisial yang ditetapkan dengan Undang-Undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia dimasa lampau. Sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Untuk daerah kusus ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan din setiap wilayah pengadilan negara yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM juga berwenangmemeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berada dan dilakukan diluar batas teritorian wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh anak yang berumur dibawah 18(delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana ynag terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

H. PENANGGUNG JAWAB DALAM PENEGAKAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAM DI INDONESIA.

Tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM tidak saja di bebankan kepada negara melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM.

Dalam kaitanya dengan individu tersebut, mickelmengajukan tiga alasan:

4. Sejumlah besar problem HAM tidak hanya melibatkan aspek pemerintah tetapi juga kalangan swasta atau kalangan diluar negara, dalam halini adalah rakyat.

5. HAM sejatinya bersandar pada pertimbangan-pertimbangan normatif agar umat manusia diperlakukan dengan human-dignity-nya.

6. Individu memiliki tanggung jawab atas dasarprinsip-prinsip demokrasi dimana setiap orang memiliki kewajiban-kewajiban atau ikut mengawasi tindakan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis, sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah juga menjadi kewajiban rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Kaelani MS., 2002, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi , Paradigma,

Yogyakarta.

Pranoto, 2000, SAP Pengaruh Masing-masing Gatra pada Ketahanan Demokrasi dan Lingkungan Hidup, Jakarta.

Internet.

0 komentar:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com